Disusun Oleh:

Nama: NATANAEL AFFAROUQI OWEN JEREMIAH

NIM/Kelas: 21/473816/SV/18851 (PEK 51)

Karakter MBTI: ENTJ-T (Extraverted, Intuitive, Thinking, dan Judging)

Pertanyaan:

Mengapa pemerintah/pemerintah daerah memerlukan sistem informasi dalam proses pembangunan? Anda bisa menjelaskan dengan memberikan ilustrasi satu contoh sistem informasi nyata yang digunakan oleh suatu institusi.

Jawaban dan Analisis:

A. ALASAN PEMERINTAH MEMERLUKAN SISTEM INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN

Dalam pembangunan, adanya sistem informasi berperan dalam hal integrasi dan percepatan dalam hal penyederhanaan akses data maupun informasi. Hal ini akan berdampak positif bagi semua pihak yang memerlukan perolehan data baik dari sisi internal maupun eksternal. Adapun alasan diperlukannya sistem informasi tersebut terjabarkan dalam analisis sebagai berikut:

1. Percepatan dalam Hal Akses Data

Sistem Informasi dalam hal ini akan memudahkan semua pihak baik internal maupun eksternal dalam hal perolehan data. Dalam kondisi tersebut maka semua pihak baik internal maupun eksternal dalam pemerintahan akan mudah dalam memperoleh informasi sehingga produktivitas kerja akan memperoleh taraf maksimal dan masyarakat yang memerlukan informasi akan efisien dalam upaya memperolehnya.

2. Aspek Keamanan Sistem Informasi Data

Risiko pencurian data akan besar apabila data tersebut ada secara fisik karena kurang memiliki sistem keamanan yang baik. Adanya sistem informasi dalam hal ini akan mendukung dalam pencapaian keamanan data karena dalam sistem informasi umumnya keamanan data tersebut diberikan suatu sistem keamanan yang baik seperti melalui fasilitas PIN, Password, maupun Kode OTP.

3. Meningkatnya Produktivitas dalam Kinerja Pemerintah

Sistem yang terintegrasi tersebut membuat akses pekerjaan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Hal ini mendorong produktivitas kerja akan lebih baik karena didukung oleh adanya sistem yang mampu diakses secara penuh selagi data terkoneksi dengan jaringan internet. Percepatan dalam hal pekerjaan akan tercipta dalam kondisi yang demikian.

4. Meminimalisir Risiko Hilangnya Data

Kasus hilangnya arsip menjadi masalah umum yang dihadapi oleh instansi pemerintah maupun perusahaan di masa sekarang. Kondisi yang demikian tidak akan terjadi apabila perolehan data tersebut dilakukan penggandaan pula melalui sistem informasi. Kasus data hilang akan mampu diminimalisir karena semisal terjadi kasus bencana sekalipun maka data tersebut masih dapat terselamatkan melalui sistem di internet.

5. Memudahkan Kontrol Pekerjaan

Kontrol akan mudah dilakukan oleh pihak eksternal maupun pihak atas dalam pemerintahan apabila dilengkapi dengan sistem informasi. Kondisi tersebut akan memudahkan kontrol dan evaluasi pekerjaan meskipun terkendala melalui masalah jarak dan perkembangan (progress) pekerjaan akan mampu pula dilakukan kontrol secara terkini dengan adanya sistem informasi.

B. CONTOH SISTEM INFORMASI DALAM PEMERINTAHAN (SiGAPURA PROVINSI BALI)

SiGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama Strategis Pemerintah Provinsi Bali) merupakan suatu sistem informasi yang mudah diakses oleh publik dalam bentuk SSO PEMPROV BALI yang berisi informasi mengenai harga pangan antar daerah yang ada di Provinsi Bali. Sistem informasi tersebut memudahkan semua pihak dalam hal memperoleh informasi mengenai harga pangan baik dalam bentuk sebaran pada pasar, jenis informasi harga, komoditas, perbandingan antar tanggal, dan perbandingan antar periode. SiGAPURA terbukti mampu memberikan informasi publik yang transparan mengenai harga pangan beserta harga rata-rata dan perubahannya yang ada di Provinsi Bali sehingga memudahkan pengambil kebijakan untuk menentukan langkah maupun memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat. Kunjungan user yang ada pada website tersebut mencapai 2.606 kunjungan perhari dengan mampu mengakomodir 60 pasar dengan 18 komoditas. Adapun laman tersebut adalah sebagai berikut: https://sigapura.baliprov.go.id/

C. CONTOH SISTEM INFORMASI DALAM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (E-CD BEA CUKAI)

Electronic Customs Declaration (e-CD) merupakan suatu sistem pelaporan elektronik mengenai kepabeanan dan cukai atas barang yang dibawa oleh penumpang masuk ke Indonesia. Sistem tersebut mengefektifkan sistem kepabeanan yang ada sebelumnya yang pengisian pelaporan dilakukan secara manual di kertas dan sekarang dilakukan melalui perangkat elektronik. Sistem informasi yang demikian memudahkan dalam pelaporan kepabeanan karena penginputan dan pemantauan data akan mampu dilakukan dalam satu waktu dan tidak memerlukan penginputan petugas secara berulang. Dalam hal sistem informasi, hal ini termasuk dalam suatu capaian sistem informasi yang efektif karena mampu meminimalisir risiko kesalahan penginputan dan perolehan informasi kepabeanan akan dapat dipantau dengan cepat oleh petugas Bea Cukai yang ada di terminal kedatangan internasional Bandara/Pelabuhan terkait. Masyarakat/turis yang datang dari luar negeri juga akan lebih cepat dan mudah mengenai batasan bawaan barang yang dapat dibawa untuk masuk ke Indonesia dan mengetahui item mana sajakah yang harus dilakukan pelaporan dan dikenakan pajak masuk dalam rangka impor. Adapun laman sistem informasi tersebut tercontoh dalam link sebagai berikut: https://ecd.beacukai.go.id/